Gubernur LIRA Sulsel Dorong Janji Politik Kandidat Dapat Diproses hukum

Gubernur LIRA Sulsel Ryan Latief.

Gubernur LIRA Sulsel Ryan Latief.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Musim politik di Sulawesi Selatan mulai dihiasi dengan janji-janji manis para kandidat. Di Pilwali Makassar misalnya, para kandidat kini sibuk menyisir lorong demi lorong untuk mengumbar programnya demi mendapat simpati dari masyarakat.

Melihat gencarnya para kandidat menyampaikan janji-janji politiknya ke masyarakat, LSM LIRA memberi usul agar “Janji Politik” kandidat, baik calon presiden, gubernur, bupati dan walikota dibuat “Perjanjian Hukum” yang “Notariatkan” serta memiliki “Sanksi Hukum”.

“Dengan demikian para politikus itu tidak mudah membuat janji politik, karena memiliki konsekwensi hukum yang dapat menjerat mereka atas janji palsu atau kebohongan,” terang Ryan Latief, Gubernur LIRA Sulsel.

Gagasan tersebut lanjit Ryan, setelah melihat banyaknya janji-janji manis para calon Presiden, Gubernur, Walikota maupun Bupati, tapi saat menjabat banyak yang inkar dan rakyat hanya menerima pepesan kosong.

“Pentingnya janji-janji para kandidat tersebut dibuat dalam Kontrak Politik berkekuatan hukum, agar para kandidat tidak hanya sekedar bisa bicara memberi janji-janji dalam kampanye kepada rakyat yang dibuat Tim Suksesnya, tetapi sulit mereka jalankan. Jika seperti itu sesungguhnya mereka membodohi dan membohongi rakyat dengan janji manis hanya agar mereka terpilih,” beber Ryan.

Sebagai bangsa yang besar ditengah dunia globalisasi yang transparan, lanjit Ryan, kontrak Politik Berkekuatan Hukum ini perlu menjadi Dasar Komitmen bagi setiap kandidat yang maju. “Dengan demikian Indonesia akan dapat menjaring pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, komitmen, integritas serta program yang terukur,” paparnya.

Saat ini LSM LIRA sendiri tengah menggalang dukungan agar program Janji Politik dalam Kontrak Politik Berkekuatan Hukum ini bisa menjadi salah satu Prasyarat bagi setiap kandidat yang mau maju menjadi calon pemimpin masa depan, baik sebagai Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan seterusnya.

“Rakyat pemilih harus tahu kualitas calon pemimpin yang didukungnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung,” tutupnya. (**)