Kajati Sulselbar Tegaskan Tak Ada SP3 Selama Dirinya Menjabat, Termasuk Kasus Jen Tang

Kajati Sulselbar, Tirmizi, saat menggelar konfrensi pers di Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 20 Agustus 2018. (foto: hardiansyah)

Kajati Sulselbar, Tirmizi, saat menggelar konfrensi pers di Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 20 Agustus 2018. (foto: hardiansyah).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tirmizi, mengaku tidak pernah bertemu dan mengenal Soedirjo Aliman alias Jen Tang. Hal tersebut disampaikannya di hadapan awak media, saat menggelar konfrensi pers di Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 20 Agustus 2018.

“Saya sendiri tidak tahu wajahnya, orangnya tidak tahu,” ujar Tirmizi.

Sebagaimana diketahui, kasus penyewaan lahan negara di Buloa, Makassar, dan merugikan negara sebesar 500 juta, melibatkan Jen Tang. Jen Tang sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017 pada masa jabatan Kajati Sulsel sebelumnya, Jan S Maringka.

Tirmizi menambahkan, barangsiapa yang menghalang-halangi proses hukum, terkhusus penyidikan Jen Tang, akan dikenakan pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

“Barang siapa menghalangi, mempersulit, merintangi penyidikan, pasalnya itu (pasal 21 UU Tipikor). Kita akan juga cari alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk menerapkan pasal itu,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga berharap kepada siapapun, terkhusus awak media untuk memberitahukan keberadaan Jen Tang.

“Mungkin kawan media tahu, tolong informasikan ke saya, jangan ke orang lain. Nanti komitmen saya menjadi hambatan, saya yakin teman media tahu,” jelasnya.

Olehnya itu, Tirmizi yang telah berjanji dihadapan anggota Komisi III DPR RI sewaktu berkunjung ke Sulawesi Selatan, tidak akan main-main dalam kasus perkara Jen Tang.

“Selama saya menjabat sebagai Kajati, semua proses hukum tidak akan ada yang saya SP3 kan,” sambungnya.

Terpisah, kuasa hukum Jen Tang, Ulil Amri, direncanakan diperiksa oleh penyidik Kejati Senin, 27 Agustus 2018 mendatang. Hal tersebut dibenarkan Kasi Pengkum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

“Iya, kita akan periksa Senin depan (27 Agustus 2018). Hari ini kita layangkan surat panggilannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 20 Agustus 2018.