Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya di 144 Desa Sulbar Ditilep, Dua Orang Jadi Tersangka

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan dan Barat, Tirmizi, saat menggelar jumpa pers di Kantor Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 20 Agustus 2018. (foto: hardiansyah)

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan dan Barat, Tirmizi, saat menggelar jumpa pers di Kantor Kejati Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 20 Agustus 2018. (foto: hardiansyah)

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Kasus korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menyeret 2 nama. Adalah ABP, seorang ASN di lingkup BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dan HRD, Direktur CV Binanga selaku distributor penjualan lampu tenaga surya, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Senin, 20 Agustus 2018.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tirmizi, korupsi tersebut bersumber dari alokasi dana desa pada tahun 2016 dan 2017 di 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar.

“Dalam perkara tersebut, tersangka ABP dalam kapasitasnya mengarahkan para kepala desa untuk membeli lampu jalan kepada CV Binanga serta menfasilitasi pembayaran lampu jalan di kantor BPMPD Kabupaten Polman,” ujar Kajati Sulselbar, Tirmizi, saat menggelar jumpa pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Negeri Sulselbar, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 20 Agustus 2018.

Sementara, satu tersangka lainnya, HRD, yang juga merupakan Direktur CV Binanga, diketahui tidak memiliki kualifikasi teknis ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalan Peraturan Menteri Energi danbSumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

Lebih lanjut, Tirmizi menjelaskan bahwa total potensi kerugian negara pada tahun 2016 sebesar 1,9 miliyar dan tahun 2017 sebeaar 1,8 miliyar.

“Motede perhitungan yang akan kita gunakan serta jumlah pastinya kerugian negara akan kami serahkan ke BPKP untuk melakukan audit untuk menentukan secara pasti,”jelas Tirmizi.