Bacakan Pledoi, Agung Sucipto Akui Berikan Gratifikasi ke Nurdin Abdullah

ubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi secara hybrid di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis,23 Juli 2021. Dalam sidang tersebut, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat dikenakan dua dakwaan.

Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi secara hybrid di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis,23 Juli 2021. Dalam sidang tersebut, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat dikenakan dua dakwaan.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Penyuap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Agung Sucipto membacakan pledoi atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pledoinya Agung Sucipto mengakui memberikan gratifikasi kepada Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat serta mengajak kontraktor untuk mengubah sistem agar bisa memenangkan proyek lingkup pemerintah.

Anggu sapaan akrabnya mengaku selalu kooperatif dan bekerja sama dengan penegak hukum saat penyidikan maupun persidangan. Ia mengakui terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK setelah menyerahkan uang kepada eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan Edy Rahmat.

“Saya telah mengakui perbuatan dengan menyerahkan uang kepada tersangka lain yaitu Edy Rahmat yang diperuntukkan untuk tersangka Nurdin Abdullah,”ujar Agung dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Makasssar, Kamis,23 Juli 2021.

Ia juga mengungkapkan kepada penyidik KPK bahwa dirinya bukan memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Edy Rahmat untuk Nurdin Abdlah pada 26 Februari 2021. Atas informasinya, diketahui total Rp 2,5 miliar yang dia berikan kepada Edy Rahmat.

“Namun atas informasi atau keterangan dari saya yang disampaikan kepada penyidik KPK bahwa uang yang diserahkan kepada Edy Rahmat bukanlah Rp 2 miliar, tetapi sebesar Rp2,5 miliar. Sehingga Penyidik kembali menginterogasi Edy Rahmat mengenai keberadaan sisa uang sebesar Rp500 juta,” bebernya.

Anggu juga telah meminta kepada penasihat hukumnya agar tidak mengajukan saksi meringankan kepadanya. Hal tersebut dimaksudkan agar perkara ini bisa segera diselesaikan dengan cepat.

“Niat saya tersebut merupakan bagian dari sikap kooperatif dan agar perkara ini mendapat kepastian hukum,”ucapnya.

Ia juga menyampaikan pesan kepada kontraktor lain agar kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pembelajaran. Ia menyebut titik kompromi dalam sistem yang berjalan dalam pengadaan proyek di lingkup pemerintah merupakan hal yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

“Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman sesama kontraktor. Mari kita turut mengubah sistem yang salah ini. Saya akui ini mungkin terdengar munafik ketika pesan ini disampaikan oleh saya,”tuturnya.

Melalui pledoi tersebut, Anggu yakin majelis hakin PN Tipikor Makassar bisa memberikan hukuman terbaik dan seadil-adilnya. Ia juga berharap majelis hakim bisa memberikan keringanan hukuman pada dirinya.

“Saya sangat yakin bahwa apapun keputusan majelis hakim merupakan keputusan terbaik dan seadil-adilnya bagi saya dan penegakan hukum ini. Tanpa mengurangi rasa hormat yang mendalam, saya tetap memohon agar bisa mendapatkan keringanan hukuman dalam perkara ini,”katanya.

Sementara itu, Penasihat Hukum Anggu, Deni Kailimang menegaskan kliennya sudah bertindak kooperarif dengan mengungkap semua kasus tersebut sehingga membantu penyidik KPK. Untuk itu, dia berharap kliennya bisa mendapatkan keringanan hukuman dengan sikap kooperatif itu.

“Tentunya kami berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan sikap klien kami yang terbuka dan kooperatif mengungkap kasus ini agar memberikan keringanan hukuman kepada klien kami,”sebutnya.

Adapun JPU  KPK, M Asri Irwan menyampaikan pihaknya menyampaikan replik lisan. Asri menegaskan JPU KPK tetap pada tuntutan yang sebelumnya dibacakan.”Kami dari JPU akan melakukan replik lisan dan tetap pada tuntutan yang kami bacakan sebelumnya,”ujar Asri.

Sebelumnya, JPU KPK menuntut Anggu dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU nomor 31 tahun 1991 tentang Tipikor dengan UU yang telah diubah UU RI nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Agung Sucipto hanya dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan penjara.