Agung Sucipto Divonis 2 Tahun Penjara

ubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi secara hybrid di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis,23 Juli 2021. Dalam sidang tersebut, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat dikenakan dua dakwaan.

Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi secara hybrid di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis,23 Juli 2021. Dalam sidang tersebut, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat dikenakan dua dakwaan.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Kasus suap dilakukan terdakwa Agung Sucipto kepada Gubernur nonkatif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah memasuki akhir. Agung Sucipto divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh hakim Pengadilan Negeri Tindak Korupsi (Tipikor) Makassar yang diketuai Ibrahim Palino.

Vonis diberikan hakim, karena Anggu sapaan akrabnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor. Ibrahim Palino menyebut vonis sesuai dengan dakwaan alternatif Jaksa Penutut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp150 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 4 bulan,” ujarnya saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Senin 26 Juli 2021.

Ibrahim Palino mengatakan masa hukuman penjara dikurangi selama masa tahanan. Selain itu, hakim juga memutuskan Anggu tetap ditahan di Lapas I Kota Makassar.

“Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 123 semuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat,” ucapnya.

Sementara itu, penasihat hukum Anggu, Bambang Hartono mengaku pihaknya masih menunggu keputusan dari kliennya apakah akan mengambil banding atau tidak. Meski demikian dirinya secara pribadi hukuman yang diberikan hakim sudah sangat adil.

“Saya belum ketemu klien, tapi saya berpendapat pribadi dalam kurun waktu 1 minggu apakah banding atau tidak, kalau menurut saya tidak. Mungkin tidak akan banding dan itu sudah selesai,” tuturnya.

Jika kliennya banding maka akan jadi pikiran melelahkan. Apalagi kliennya sudah mengungkapkan semua fakta di persidangan meski pengajuan Justice Collaborator (JC) ditolak oleh hakim.

“Nanti banding berpikir lagi, pikiran lagi. Lebih baik jalani karena dia mengakui,” ucapnya.