Kuasa Hukum Nurdin Abdullah Sebut Tuntutan JPU KPK Terlalu Berat

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penasihat hukum Nurdin Abdullah menilai tuntutan JPU KPK tersebut terlalu berat.

Penasihat hukum Nurdin Abdullah, Irwan Irawan mengatakan pihaknya mengajukan pledoi atas tuntutan JPU KPK. Ia mengaku pledoi akan dibacakan pada sidang selanjutnya pada Selasa 23 November pekan depan.

“Setelah ini kan kita harus pledoi, hari Selasa depan. Persidangan ini kan sudah terjadwal semua, dalam artian sudah posisi jaksa untuk melakukan penuntutan kemudian kami juga diberikan ruang melakukan pembelaan sesuai dengan fakta yang kita lihat dalam persidangan ini,” ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin 15 November 2021.

Terkait tuntutan JPU KPK, Irwan mengaku tuntutan tersebut terlalu berat. Berdasarkan klaim pihaknya bukti yang dipaparkan JPU KPK tidak kuat untuk menetapkan Nurdin Abdullah sebagai terdakwa.

“Itu hal yang menurut kacamata kami terlalu berat. Dari fakta persidangan yang ada kami juga berkeyakinan bahwa bukti yan ada selama persidangan, itu tidak kuat menempatkan Pak Nurdin sebagai terdakwa dalam proses pidana,” tegasnya.

Irwan mengungkapkan sejumlah poin dalam pledoi yang disiapkan yakni terkait latar operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK. Irwan menegaskan pihaknya akan menggambarkan satu persatu fakta dan menjadi bahan bantahan.

“Bahwa ini latar belakang adanya OTT, kemudian dalam proses berjalan, proses pemeriksaan itukan katanya ada gratifikasi yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Itu akan kita gambarkan satu persatu, kita secara tegas akan memberikan bantahan terkait,” ungkapnya.

Ia mengatakan OTT yang dilakukan KPK karena adanya permufakatan antara terpidana Agung Sucipto dan terdakwa Edy Rahmat. Ia menegaskan kliennya tidak terlibat dalam permufakatan tersebut.

“Dua saksi yang ada, yang ditangkap itu kan menyampaikan dari kesepakatan mulai jumlah, dan permufakatan mereka saja yg terlibat, si Edy dan Agung Sucipto. Pak Nurdin tidak tahu menahu dan itu dibantah dengan tegas bahwa tidak tahu menahu soal itu,” tegasnya.

Sementara terkait, tuntutan pidana tambahan yakni pencabutan hak politik selama tahun terhadap Nurdin Abdullah hal tersebut sangat dimungkinkan. Tetapi kata Irwan, hukuman pidana tambahan tersebut bisa terjadi jika pidana pokoknya terbukti.

“Itu bisa dimungkinkan dalam UU untuk pidana tambahan. Tapi pidana pokok harus terbukti dulu, kalau tidak terbukti otomatis tidak bisa diberlakukan donk,” ucapnya.